Bawaslu Aceh Singkil Mengeluarkan Surat Imbauan Kepada KIP Aceh Singkil

Aceh Singkil – Demi menjamin hak pilih masyarakat serta meningkatkan kualitas data pemilih yang akurat dan mutakhir, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh Singkil secara resmi mengeluarkan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KIP) Aceh Singkil untuk melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Imbauan ini tertuang dalam surat Nomor 2/PM.00.02/K.AC-06/06/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Aceh Singkil, H.Syamsul Arifin S.H., pada tanggal 19 Juni 2025. Surat tersebut menekankan pentingnya pelaksanaan PDPB secara berkala dan menyeluruh, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.

“Pemutakhiran Data Pemilih ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi fondasi demokrasi kita. Setiap warga negara harus terjamin hak pilihnya,” tegas Syamsul dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Syamsul  mengingatkan bahwasannya pelaksanaan PDPB perlu memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, serta perlindungan data pribadi. Bawaslu juga meminta agar KIP berkoordinasi secara intensif, minimal setiap tiga bulan sekali, dengan berbagai pihak seperti Disdukcapil, Lapas, Rutan, TNI, Polri, Imigrasi, Disnaker, Dinsos, hingga pemerintahan tingkat kecamatan, kelurahan/desa.
 

Anggota Bawaslu Aceh Singkil, Ismail Angkat, M.IP., turut menekankan pentingnya pengolahan data hasil sinkronisasi secara profesional. “Validasi data yang tidak memenuhi syarat harus dilakukan dengan seksama, dan pemilih baru wajib didukung dokumen resmi. Ini bagian dari upaya kita mencegah potensi pelanggaran di kemudian hari,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota lainnya, Tamsir, Spd., menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian penting dalam PDPB. “Kami mendorong agar KIP Aceh Singkil secara aktif mengumumkan hasil rekapitulasi melalui laman resmi, media sosial, hingga aplikasi digital. Ini bagian dari edukasi publik dan transparansi penyelenggara pemilu,” jelasnya.
 

Imbauan Bawaslu juga mencakup pelaksanaan rapat pleno terbuka setiap triwulan dengan menghadirkan instansi terkait. Selain itu, KIP diminta menindaklanjuti setiap masukan masyarakat dan menyampaikan hasil rekapitulasi PDPB dalam bentuk berita acara yang disebarluaskan kepada pemangku kepentingan.

Di akhir imbauannya, Bawaslu Aceh Singkil menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan inklusif melalui pengawasan ketat atas proses penyusunan daftar pemilih. “Bersama kita jaga keadilan pemilu dari akar yang paling penting, yaitu data pemilih yang valid dan akuntabel,” tutup H.Syamsul Arifin, S.H