Bawaslu Kabupaten Aceh Singkil Gelar Rapat Persiapan Pengisian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026
|
Aceh Singkil – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Aceh Singkil menggelar rapat persiapan pengisian instrumen Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Kantor Bawaslu Kabupaten Aceh Singkil. Senin (20/07/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Singkil, H. Syamsul Arifin, S.H., serta dihadiri oleh seluruh pimpinan dan jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan seluruh unit kerja dalam melengkapi dokumen pendukung dan mengisi instrumen penilaian keterbukaan informasi publik secara tepat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam arahannya, H. Syamsul Arifin, S.H. menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Oleh karena itu, setiap bagian di lingkungan Bawaslu Kabupaten Aceh Singkil diharapkan dapat berperan aktif dalam memenuhi seluruh indikator penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Beliau juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pimpinan dan jajaran sekretariat dalam menyiapkan data, dokumen, serta eviden pendukung yang dibutuhkan. Kelengkapan dan kualitas dokumen yang disampaikan akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung hasil penilaian keterbukaan informasi publik.
Dalam rapat tersebut, peserta melakukan pembahasan terhadap setiap indikator penilaian, pembagian tugas kepada masing-masing penanggung jawab, serta penyusunan jadwal penyelesaian dokumen agar proses pengisian instrumen dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu.
Melalui rapat persiapan ini, Bawaslu Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat serta memperkuat implementasi prinsip keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun lembaga yang transparan, akuntabel, dan dipercaya publik.