Koordinator Divisi HP2H Menjadi Narasumber Pendidikan Pengawas Partisipatif secara Daring

Bawaslu Kabupaten Aceh Singkil kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dengan melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif. Pada kesempatan tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H). Ismail Angkat,SHI.MIP.,hadir sebagai narasumber utama dengan materi “Teknis  Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu”. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh pemuda, organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga perwakilan komunitas yang selama ini aktif dalam wadah pendidikan pengawasan partisipatif.

Dalam pemaparannya, Koordinator Divisi HP2H menekankan bahwa pelaporan pelanggaran pemilu merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas proses demokrasi. Ia menjelaskan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas. Pelaporan pelanggaran harus dilakukan secara jelas, lengkap, dan tepat waktu, agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Lebih lanjut, ia memaparkan beberapa jenis pelanggaran yang sering terjadi, seperti politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, kampanye di luar jadwal, serta keterlibatan ASN dalam politik praktis. Peserta juga diberikan contoh format laporan, alur penerimaan laporan, hingga batas waktu penanganan berdasarkan regulasi Bawaslu. Penyampaian materi dibuat interaktif dengan sesi tanya jawab, studi kasus, dan simulasi pelaporan agar peserta mudah memahami prosedur yang benar.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat sebagai mitra Bawaslu dalam pengawasan. Dengan meningkatnya pengetahuan mengenai tata cara pelaporan pelanggaran pemilu, masyarakat dapat lebih sigap mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran di lapangan. Bawaslu Aceh Singkil menegaskan bahwa ruang partisipasi masyarakat selalu terbuka, dan laporan dari publik merupakan kunci penting dalam memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Bawaslu dalam mendorong pengawasan inklusif dan kolaboratif.