Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil mengikuti pelaksanaan kegiatan rapat Pengelolaan dan Penyajian Informasi dan dokumentasi (PPID) Secara Virtual
|
Aceh Singkil – Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil mengikuti pelaksanaan kegiatan rapat Pengelolaan dan Penyajian Informasi dan dokumentasi (PPID) Panwaslih Provinsi dan PPID Panwaslih Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Panwaslih Provinsi Aceh secara virtual di Kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil.. (Jumat 16 Oktober 2020).
Dalam kegiatan tersebut terdapat narasumber terdiri dari Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, Nyak Arief Fadillah Syah, MH, dan Naidi Faisal, M.Si selaku Koordinator Divisi Penyelsaian Sengketa dan diisi oleh narasumber Arman Fauzi selaku Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), dan Fahmi, ST selaku Staf Dishub Kominfo Aceh.
Fahmi, ST menyampaikan PPID merupakan satu instrument struktur organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola dan melayani informasi publik, PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyajian dan pelayanan informasi.
[caption id="attachment_576" align="alignnone" width="300"]
Poto saat mengikuti kegiatan rapat Pengelolaan dan Penyajian Informasi dan dokumentasi (PPID).[/caption]
Oleh karenanya dengan adanya PPID, publik akan menjadi lebih mudah untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari Panwaslih, namun tetap harus mengikuti proses dan aturan yang ada, dikarenakan adanya informasi terbuka dan dikecualikan. Tidak hanya itu PPID juga dapat bertindak untuk dan atas nama badan publik dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik, paparnya.
Pada sesi akhir Nyak Arif Fadhillah Syah, MH selaku koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan agar Panwaslih Kabupaten/Kota segera mempersiapkan proses pembentukan PPID bagi Panwaslih yang belum membentuk PPID mengingat tidak lama lagi Aceh akan melangsungkan PILKADA.
Poto saat mengikuti kegiatan rapat Pengelolaan dan Penyajian Informasi dan dokumentasi (PPID).[/caption]
Oleh karenanya dengan adanya PPID, publik akan menjadi lebih mudah untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari Panwaslih, namun tetap harus mengikuti proses dan aturan yang ada, dikarenakan adanya informasi terbuka dan dikecualikan. Tidak hanya itu PPID juga dapat bertindak untuk dan atas nama badan publik dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik, paparnya.
Pada sesi akhir Nyak Arif Fadhillah Syah, MH selaku koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan agar Panwaslih Kabupaten/Kota segera mempersiapkan proses pembentukan PPID bagi Panwaslih yang belum membentuk PPID mengingat tidak lama lagi Aceh akan melangsungkan PILKADA.
Tag
Berita